Tabayyun.co.id, MAKASSAR — Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I P3 yang digelar di Makassar pada 11–12 Februari 2026 melahirkan enam poin rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Rekomendasi tersebut disepakati bersama 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Pimpinan DPW PPP yang turut menyampaikan rekomendasi yakni Drs. H. Ismet Mile, MM dan Sekwil dr. Sri Darsianti Tuna, MAP.
Dalam forum tersebut, peserta Mukernas meminta DPP dan seluruh jajaran partai untuk secara serius mendukung arah kebijakan nasional.
“Meminta DPP P3 dan seluruh jajaran partai ikut serta dengan sungguh2 mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah Astacita yang pro rakyat dibawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto.” Ucap dr. Sri Darsianti Tuna.
Selain itu, kata dr. Yanti DPP juga diminta segera menyusun kepengurusan lengkap Pengurus Harian (PH) periode 2025–2030. Langkah ini dinilai mendesak mengingat sejumlah agenda strategis partai harus segera dituntaskan.
“Meminta DPP untuk segera menyusun kepengurus lengkap PH DPP periode 2025_2030 memginghat banyaknya agenda2 partai yg harus diselesaikan, mulai pelaksaan Muscab2, MusAncab dab ferifikasi Partai Politik” ujar dr. Yanti Srikandi partai PPP Gorontalo itu.
Mukernas juga menyoroti pentingnya evaluasi internal terhadap kepengurusan yang dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi secara optimal.
“Meminta DPP khususnya Ketua Umum melalukan evaluasi atas kepengurusan PH yang tidak melaksanakan tugas kepartaian. Partai memerlukan pemimpin yang mampu dan mau melaksanakan tugas kepartaian sebagaimana mestinya, sebagaimana yg ditetapkan dlm ART pasal 11 ayat 1 huruf g.” tegasnya.
Tak hanya di tingkat pusat, konsolidasi organisasi di daerah turut menjadi perhatian. DPW yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) diminta segera mendorong pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab).
“Meminta kepada seluruh DPW yang telah mendapatkan SK kepengurusan untuk segera meminta DPC di wilayah masing melaksanakan muscab selambat lambatnya 3 bulan setelah SK DPW diterbitkan sebagaimana disebutkan dalam AD pasal 62 dan 65.” katanya.
Forum juga menegaskan pentingnya kedisiplinan kader legislatif di daerah pemilihan masing-masing.
“Memberikan sangsi tegas kepada anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas kepercayaan dan tanggung jawab di daerah dapilnya masing-masing.” Tuturnya.
Poin terakhir menekankan penguatan solidaritas internal partai sebagai fondasi kerja organisasi.
“Meminta pada pengurus DPP untuk membangun fasilitas secara maksimal dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengurus,” pungkas dr. Yanti yang juga Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Rekomendasi tersebut ditetapkan di Makassar pada 11 Februari 2026.
Pimpinan Sidang, Imam Fauzan, dan Sekretaris Sidang, Jabbar Idris, menandatangani hasil keputusan Mukernas I tersebut.
