Tabayyun.co.id, GORONTALO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dengan menyoroti capaian kinerja pemerintah daerah serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (30/3/2026), dipimpin Ketua Pansus, Sun Biki. Dalam forum tersebut, Pansus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.
Pembahasan mengerucut pada dua poin utama, yakni indikator capaian kinerja pemerintah daerah serta realisasi tindak lanjut rekomendasi DPRD. Pansus menilai, implementasi rekomendasi sebelumnya masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam langkah konkret.
“Rekomendasi masih banyak yang bersifat naratif administratif. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak berhenti di atas kertas,” tegas Sun Biki.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota dewan mempertanyakan faktor utama pendorong peningkatan tersebut, apakah berasal dari intervensi pemerintah seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) atau dari penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Di sektor sosial, isu kemiskinan turut menjadi perhatian. Pansus menilai data yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Namun demikian, terdapat indikasi penurunan angka kemiskinan, salah satunya terlihat dari pengembalian sekitar 100 unit bantuan rumah layak huni kepada pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Gorontalo kemungkinan sudah menurun,” ujarnya.
Di sisi lain, Pansus mencatat capaian positif pada sektor pendapatan daerah. Realisasi pajak daerah tercatat mencapai 126 persen dari target. Selain itu, kontribusi deviden Bank Sulut dan pendapatan lain-lain yang sah juga melampaui target, dengan realisasi mencapai Rp10 miliar dari target Rp5 miliar.
Secara keseluruhan, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang dinilai sebagai sinyal positif terhadap kinerja keuangan daerah.
Untuk memperdalam pembahasan, Pansus akan melanjutkan rapat pada hari berikutnya dengan fokus pada isu-isu strategis, termasuk persoalan diskriminasi. Rapat lanjutan tersebut akan melibatkan sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, guna mendorong lahirnya solusi konkret atas berbagai persoalan di masyarakat.
