TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan perdebatan mengenai masa depan lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, muncul dua pandangan berbeda, yakni pembubaran lembaga dan evaluasi total terhadap tata kelolanya.
Perdebatan menguat setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan program MBG.
Kasus tersebut mendapat perhatian luas karena berkaitan langsung dengan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar jutaan anak di berbagai daerah.
Desakan pembubaran BGN disampaikan politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat (5/6/2026), ia menilai persoalan yang terjadi di tubuh BGN tidak cukup diselesaikan hanya dengan pergantian pimpinan.
Menurutnya, kasus yang terungkap mengindikasikan adanya persoalan mendasar yang bersifat sistemik di dalam lembaga tersebut.
“Tiga Pimpinan Korupsi. 10 Triliun Digarong? Harusnya BGN yang Dibentuk Jokowi itu Dibubarkan,” tulis Guntur.
Pernyataan itu memicu diskusi publik mengenai efektivitas BGN dalam mengelola program MBG dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap akan dilanjutkan meski kasus korupsi tengah menjerat sejumlah mantan pejabat BGN.
Pemerintah memastikan proses penegakan hukum tidak akan menghentikan pelaksanaan program yang selama ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Langkah pembenahan tata kelola, menurut pemerintah, akan dilakukan tanpa mengganggu manfaat program bagi masyarakat.
Pandangan berbeda datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji. Ia menilai yang dibutuhkan saat ini bukan penghentian program, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaannya.
“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Sarmuji menegaskan bahwa program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Ia juga menyoroti dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencuat dalam perkara korupsi tersebut. Menurutnya, praktik seperti itu bertentangan dengan tujuan utama program yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik.
“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” ujar dia.
Selain dugaan penyimpangan, Sarmuji menilai pemerintah perlu memberi perhatian terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas makanan dalam program MBG.
Ia menyinggung banyaknya laporan dan unggahan di media sosial yang memperlihatkan persoalan terkait porsi makanan, kandungan gizi, hingga standar penyajian yang dinilai belum memenuhi harapan.
“Hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” kata Sarmuji.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Sarmuji juga mendesak adanya audit komprehensif terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari mekanisme distribusi, sistem pengawasan, hingga penggunaan anggaran.
“Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya,” ujar dia.
Ia memastikan Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Tujuannya satu agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo,” tegas Sarmuji.
Perbedaan pandangan antara usulan pembubaran dan evaluasi total menunjukkan besarnya tekanan yang kini dihadapi jajaran pimpinan baru BGN.
Selain dituntut mendukung proses penegakan hukum, mereka juga harus memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal. Upaya memulihkan kepercayaan publik melalui perbaikan tata kelola dan transparansi menjadi tantangan besar yang akan menentukan masa depan lembaga tersebut.
