TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk transaksi hingga Rp100 ribu pada seluruh kategori merchant mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BI memperluas penggunaan pembayaran digital sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.
Selain berlaku secara umum, skema MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp500 ribu pada merchant kategori usaha mikro (UMi) tetap dipertahankan.
Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan biaya transaksi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.
“Perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen untuk transaksi sampai dengan Rp100 ribu pada seluruh kategori merchant. Sementara MDR QRIS 0 persen pada kategori usaha mikro atau UMI tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp500 ribu,” ujar Destry di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Menurut Destry, kebijakan itu juga merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah.
Pembebasan MDR dinilai dapat memberikan efisiensi bagi pelaku usaha karena biaya transaksi menjadi lebih ringan. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin mudah menggunakan pembayaran digital.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan, kebijakan baru tersebut merupakan perluasan dari pembebasan MDR yang sebelumnya hanya diterapkan pada kategori tertentu.
“Kebijakan ini merupakan perluasan dari kebijakan yang selama ini telah diberikan kepada usaha mikro atau UMI dan kategori merchant tertentu seperti pemerintah, BLU (Badan Layanan Umum) atau PSO (Public Service Obligation), serta donasi nasional. Perluasan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi merchant, sekaligus mendorong akseptasi QRIS,” kata Ryan.
Ia mengatakan penerapan tarif tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan industri sistem pembayaran.
“Respons kebijakan yang kami umumkan hari ini dibangun atas prinsip keseimbangan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, dan menciptakan peluang bagi industri dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” tuturnya.
Pengguna QRIS di Gorontalo Melonjak
Perkembangan pembayaran digital juga terlihat di Provinsi Gorontalo.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, mengatakan penggunaan QRIS di daerah tersebut terus mengalami pertumbuhan.
Hal itu disampaikan Bambang dalam kegiatan Diseminasi Moneter dan Fiskal Triwulan II 2026 yang digelar KPwBI Gorontalo bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Bappeda Provinsi Gorontalo, Selasa (18/8/2026).
Bambang mengungkapkan, hingga Triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS di Gorontalo telah mencapai 158 persen dari jumlah penduduk.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital semakin diterima masyarakat.
“Lebih lanjut, kami juga ingin menyampaikan perkembangan Sistem pembayaran khususnya sistem bayaran non tunai dalam hal ini Kris di Gorontalo. Alhamdulillah, berkat dukungan Bapak dan Ibu semua khususnya dari teman-teman perbankan pengguna Kris di Gorontalo tercatat sebesar 158 Persen. Artinya, sudah lebih dari jumlah Penduduk Gorontalo,” kata Bambang.
Tidak hanya dari sisi jumlah pengguna, aktivitas transaksi QRIS di Gorontalo juga menunjukkan angka yang cukup besar.
Sepanjang Triwulan II 2026, volume transaksi QRIS tercatat mencapai 94 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp772,8 miliar.
“Volume transaksi Krisnya Dalam triwulan dua itu sudah mencapai sembilan empat juta transaksi dalam satu triwul Kemudian nominal transaksinya itu sampai tujuh ratus tujuh puluh dua delapan miliar,” ujarnya.
Pertumbuhan QRIS juga terlihat dari jumlah merchant yang telah menggunakannya.
Bambang mencatat terdapat 162.417 merchant QRIS di Gorontalo. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
“Dan jumlah merchant-nya sudah mencapai satu ratus enam puluh dua empat ratus tujuh belas merchant yang sembilan puluh persen dari merchant ini adalah UMKM jadi Kris ini sangat bermanfaat bagi teman-teman UMKM dalam mendorong bagaimana melakukan sistem pembayaran atau transaksi pembayaran yang cepat,” kata Bambang.
Menurutnya, tingginya penggunaan QRIS menjadi salah satu indikator semakin kuatnya transformasi sistem pembayaran di Gorontalo.
Bagi UMKM, sistem pembayaran digital dinilai memberikan kemudahan karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan praktis tanpa bergantung sepenuhnya pada uang tunai.
Ekonomi Gorontalo Tumbuh 6,2 Persen
Dalam forum yang sama, BI Gorontalo turut memaparkan sejumlah indikator perekonomian daerah.
Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan II 2026 tercatat 6,2 persen, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, inflasi Gorontalo pada Juli 2026 mencapai 2,95 persen secara tahunan (yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Pertumbuhan juga terjadi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Sektor pertambangan tercatat tumbuh 59,96 persen pada Triwulan II 2026. Adapun industri pengolahan tumbuh 33,34 persen.
Meski sejumlah indikator menunjukkan pertumbuhan positif, BI tetap mewaspadai risiko tekanan inflasi yang dapat muncul akibat faktor cuaca.
Berdasarkan data BMKG, curah hujan di Gorontalo pada Agustus hingga Desember diperkirakan berada di bawah kondisi normal.
Situasi tersebut berpotensi mengganggu pasokan sejumlah komoditas pangan dan berdampak terhadap harga.
Karena itu, koordinasi antarpihak dan langkah pengendalian inflasi dinilai perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
BI Gorontalo juga mendorong penguatan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah serta pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
