TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mendorong pemerintah untuk melibatkan para eksportir nasional dalam upaya memperkuat nilai tukar rupiah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Gobel, penguatan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor.
“Semua harus bahu membahu untuk menguatkan ekonomi nasional,” katanya, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Gobel sebagai respons atas langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang intens melakukan koordinasi dengan sejumlah pejabat pemerintah guna mencari solusi atas pelemahan rupiah dan fluktuasi indeks saham.
Sejumlah pertemuan yang dilakukan Dasco melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri ESDM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, hingga Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara. Dalam koordinasi tersebut, pemerintah membahas berbagai langkah strategis, termasuk optimalisasi ekspor komoditas unggulan dan peningkatan investasi asing.
Gobel menilai kebijakan penguatan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada sektor migas maupun pertambangan. Ia meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar terhadap sektor industri, manufaktur, dan pangan yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
“Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja yang besar dan mendorong pemerataan ekonomi,” katanya.
Untuk meningkatkan daya saing ekspor, Gobel mengusulkan berbagai pembenahan mulai dari penurunan biaya logistik, digitalisasi layanan kepabeanan, peningkatan efisiensi kontainer, hingga perbaikan infrastruktur pelabuhan dan akses transportasi menuju kawasan pelabuhan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah melalui perwakilan diplomatik di luar negeri untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara nontradisional.
“Ini juga bisa mengurangi risiko geopolitik dan pelambatan ekonomi global,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Gobel meminta pemerintah mengundang para eksportir nasional, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk membangun sinergi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Sinergi ini sangat penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional,” katanya.
Gobel juga menyoroti masih rendahnya kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. Padahal, sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi domestik dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional baru mencapai sekitar 15 persen. Kondisi itu dinilai menunjukkan ketimpangan yang perlu segera diatasi.
“Terjadi paradoks. Pemerintah harus membantu UMKM agar bisa berkontribusi terhadap ekspor,” katanya.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar meningkatkan ekspor UMKM melalui berbagai produk unggulan seperti makanan olahan, rempah-rempah, fesyen, furnitur, produk herbal, kerajinan tangan, produk halal, hingga sektor ekonomi kreatif.
Untuk mendukung target tersebut, Gobel meminta pemerintah memperluas akses kredit ekspor, menyediakan asuransi perdagangan, serta memberikan berbagai insentif fiskal kepada pelaku usaha.
“Dengan naiknya ekspor maka Indonesia akan lebih banyak memiliki dolar,” katanya.
Di sisi lain, Gobel mengingatkan pentingnya pengendalian impor guna menjaga stabilitas rupiah dan melindungi industri dalam negeri. Ia meminta pemerintah membatasi impor barang yang sebenarnya sudah dapat diproduksi oleh industri nasional.
“Impor ini akan menghabiskan dolar dan menurunkan kurs rupiah,” katanya.
Ia juga menyoroti masuknya produk tekstil dan garmen bermotif tradisional Indonesia dari luar negeri yang dinilai berpotensi merugikan produsen lokal.
“Pasar Indonesia yang besar itu aset. Ini yang dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tarifnya dan yang dilakukan China dengan memaksa produsen asing untuk memproduksi barangnya di China. Kita justru menghancurkan pasarnya sendiri,” katanya.
Lebih jauh, Gobel mengingatkan bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan tidak dapat menjadi fondasi ekonomi jangka panjang karena bersifat padat modal dan kurang memberikan efek pemerataan.
“Ekonomi yang berbasis tambang tidak berkelanjutan dan padat modal. Karena itu, pemerintah justru harus lebih kuat berpihak pada industri, UMKM, dan pangan,” katanya.
“Kita harus berpikir untuk jangka panjang, berdimensi pemerataan, dan membangun kualitas sumberdaya manusia,” katanya.
Menurut Gobel, penguatan sektor industri, UMKM, dan pangan akan membuat perekonomian nasional lebih tahan terhadap gejolak eksternal, termasuk tekanan spekulan terhadap pasar keuangan.
