Tabayyun.co.id, GORONTALO — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo daerah pemilihan (Dapil) Kota Gorontalo, Erwin Ismail, menggelar kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.
Kegiatan yang dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan itu menjadi ajang penyampaian beragam aspirasi, mulai dari bantuan sosial dan UMKM, hingga kondisi infrastruktur dan persoalan hukum di tingkat masyarakat.
Erwin mengungkapkan, mayoritas keluhan masyarakat masih berkisar pada belum tersalurnya bantuan UMKM dan permintaan pelaksanaan pasar murah.
Ia juga menerima aspirasi warga terkait kondisi Jalan Tribrata yang masih dilalui kendaraan kontainer dan dinilai membahayakan anak-anak yang beraktivitas di sekitar jalan tersebut.
“Masih sama sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat, masih soal bantuan. Ada permintaan pasar murah, bantuan PK, dan bantuan UMKM yang belum tersalurkan. Yang paling vital itu aspirasi soal Jalan Tribrata yang masih dilewati kontainer, mereka mengkhawatirkan keselamatan anak-anak di situ,” ujar Erwin. Rabu (29/10/25).
Politisi muda dari Partai Demokrat Erwin menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari laporan resmi reses yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar persoalan di Kota Gorontalo masih berkaitan dengan produktivitas ekonomi masyarakat perkotaan, khususnya di sektor jasa dan usaha kecil.
“Kalau saya lihat, yang paling banyak itu soal produktivitas karena kita di kota basisnya jasa dan usaha kecil. Jadi memang butuh bantuan modal kerja dan dukungan dari pemerintah,” tuturnya.
Erwin mengakui, Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi saat ini masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pusat. Namun, ia mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, karena program bantuan dan janji-janji pembangunan akan mulai terealisasi secara bertahap di tahun depan.
“Informasi dari pemerintah kota dan provinsi, baru satu tahun berjalan dan masih ada pemotongan anggaran dari pusat. Tapi kita tetap optimis, Insya Allah semua janji-janji kampanye dan bantuan masyarakat bisa terwujud tahun depan,” katanya.
Terkait aspirasi masyarakat mengenai pasar murah, Erwin menegaskan kegiatan tersebut bukan program pribadi anggota dewan, melainkan hasil dari pengelolaan pajak rakyat yang dikembalikan dalam bentuk bantuan pangan murah.
Ia menyebutkan, pelaksanaan pasar murah direncanakan berlangsung dalam dua pekan ke depan dengan seribu penerima manfaat (KPM) di wilayah Padebuolo.
“Ini bukan bawaan anggota DPR, bukan bawaan gubernur atau wali kota. Ini uang pajak rakyat yang kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan pangan murah,” tegasnya.
Selain masalah ekonomi, Erwin turut menyoroti minimnya akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Ia meminta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo agar memperhatikan isu ini dengan menghadirkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat.
“Ternyata masih banyak masyarakat yang terkendala masalah hukum karena tidak punya anggaran. Saya minta Biro Hukum melihat ini sebagai isu strategis dan menghadirkan lembaga bantuan hukum gratis yang berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
