TABAYYUN.CO.ID, KOTA GORONTALO — Jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Gorontalo menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Meyke Camaru, didampingi sejumlah legislator Dapil Kota Gorontalo lainnya seperti dr. Sri Darsianti Tuna, Indriani Dunda, Erwin Ismail, Ekhwan Ahmad, dan Hamza Muslimin, beserta jajaran staf pendamping DPRD. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut langsung oleh Kepala Dinas beserta Sekretaris DP3A Provinsi Gorontalo.
Meyke Camaru menegaskan, kunjungan ini dilandasi oleh komitmen kuat para legislator asal Kota Gorontalo untuk memberi perhatian ekstra terhadap persoalan perlindungan anak dan perempuan di wilayah konstituen mereka.
Ia memastikan kehadiran dewan bukan untuk mencari pihak yang bersalah, melainkan guna merumuskan solusi konkret dan pencegahan jangka panjang.
“Dengan kehadiran kami di sini tentu bukan untuk mencari siapa yang disalahkan, melainkan memastikan setiap anak yang ada di provinsi Gorontalo, baik itu ada di lembaga pendidikan, terutama oleh Perlindungan yang aman, terutama seperti yang telah dijelaskan, kemudian perlindungan terhadap lingkungan pendidikan yang bebas dari semua bentuk kekerasan, terutama perlindungan,” ujar Meyke saat memimpin rapat.
Ia juga menyoroti maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menyasar lingkungan pendidikan, termasuk institusi madrasah dan pesantren.
Menurutnya, sinergi lintas komisi dan badan anggaran sangat diperlukan agar persoalan pelik ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Terlebih lagi, sebagian besar legislator Dapil Kota Gorontalo duduk di Badan Anggaran, sehingga alokasi dukungan fiskal untuk DP3A akan menjadi prioritas.
Selain itu, sorotan tajam turut diarahkan pada kasus perundungan yang baru-baru ini terjadi di SMAN 1 Kota Gorontalo dan menjadi perhatian publik.
Pihak DPRD mendesak adanya kejelasan terkait regulasi perlindungan identitas korban maupun pelaku, langkah pencegahan, serta penanganan dampak psikologis anak.
“Sehingga bagaimana pencegahannya, penanganan korban, misalnya pendampingan dampak psikologis, itu yang harusnya menjadi penjelasan bagi kami, sehingga kami sebagai anggota DPRD Dapil Kota Kita Gorontalo memperoleh gambaran untuk mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DP3A, kendala yang di lapangan seperti apa kebutuhan untuk penunjang kebijakan maupun anggaran itu agar kami dapat melakukan paling tidak kami dapat mendukung dan kasus-kasus ini tidak terulang kembali,” tambahnya.
Di sela-sela agenda tersebut, Meyke juga menginformasikan bahwa rombongan dewan sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan Wali Kota Gorontalo guna memperkuat koordinasi lintas instansi.
Menutup sesi pengantar, ia membuka ruang dialog bagi rekan-rekan sesama anggota DPRD Dapil Kota Gorontalo untuk menyampaikan masukan konstruktif demi melahirkan rekomendasi reses yang tajam.
