TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, turun langsung meninjau sejumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menerima bantuan mesin dan peralatan produksi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan Ridwan Monoarfa pada Minggu (20/9/2026). Ia ingin memastikan bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran serta memberikan manfaat terhadap perkembangan usaha.
Bagi Ridwan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda pengawasan. Ia juga ingin melihat secara langsung apakah aspirasi masyarakat yang diperjuangkan DPRD melalui pokok-pokok pikiran benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak bagi penerima.
Dalam kunjungannya, Ridwan berdialog dengan sejumlah pelaku usaha penerima bantuan. Dari dialog tersebut, ia mendapatkan informasi bahwa bantuan mesin dan peralatan produksi mulai memberikan dampak terhadap produktivitas, efisiensi kerja hingga peningkatan omzet usaha.
“Dari dialog yang saya lakukan dengan para pelaku usaha, saya memperoleh informasi yang menggembirakan. Bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai seremonial penyerahan barang, tetapi telah berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas usaha, efisiensi kerja, dan pertumbuhan omzet,” kata Ridwan.
Menurut dia, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.
Manfaat yang dirasakan langsung masyarakat, kata Ridwan, menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bagi saya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pelaku IKM mampu memproduksi lebih banyak, memperoleh pasar yang lebih luas, dan meningkatkan pendapatan keluarganya, di situlah negara hadir secara konkret,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail telah menyalurkan bantuan mesin dan peralatan produksi dengan nilai mencapai Rp2,825 miliar.
Bantuan tersebut diberikan kepada 113 pelaku IKM yang bergerak di sejumlah bidang usaha.
Rinciannya, sebanyak 62 IKM menerima peralatan perbengkelan, 27 IKM memperoleh peralatan pangan, sementara 24 IKM mendapatkan peralatan kerajinan atau penjahitan.
Ridwan menilai program tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Gorontalo.
Ia berharap bantuan yang telah diterima para pelaku usaha tidak berhenti pada penggunaan peralatan produksi, tetapi dapat mendorong peningkatan kapasitas usaha dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
Ridwan juga menilai keberhasilan program IKM tersebut tidak terlepas dari sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat melalui reses maupun berbagai forum dialog. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah.
“Lebih dari sekadar angka dan bantuan fisik, program ini menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih berhasil ketika terjadi sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. DPRD menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan berbagai forum dialog, sementara pemerintah menerjemahkannya menjadi program yang dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” jelas Ridwan.
Ia menegaskan, hubungan DPRD dengan pemerintah daerah tidak semestinya hanya dipandang sebagai hubungan yang berhadapan.
Menurut Ridwan, kedua lembaga memiliki peran dan kewenangan masing-masing yang dapat disinergikan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya memandang keberhasilan program IKM ini sebagai contoh bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi tidak semestinya dipahami sebagai hubungan yang saling berhadapan, melainkan hubungan kemitraan yang saling menguatkan dalam koridor fungsi dan kewenangan masing-masing,” katanya.
Ridwan menambahkan, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan anggaran yang berasal dari masyarakat benar-benar memberikan manfaat.
“Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.
Ridwan berharap sektor IKM terus menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, IKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas basis ekonomi masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, ia menilai program yang terbukti memberikan manfaat bagi pelaku usaha perlu dijaga keberlanjutannya.
“Ke depan, penguatan sektor IKM harus terus menjadi prioritas. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, IKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kelas menengah, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ridwan berharap program bantuan serupa dapat terus dikembangkan, baik dari sisi jumlah penerima maupun kualitas bantuan yang diberikan.
Baginya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah dan DPRD, tetapi juga masyarakat sebagai penerima sekaligus pelaku pembangunan.
“Pada akhirnya, pembangunan daerah bukanlah karya satu orang atau satu lembaga. Ia adalah hasil gotong royong antara rakyat, DPRD, dan pemerintah,” kata Ridwan.
Ia menilai kolaborasi yang berjalan baik akan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan daerah.
