TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Keterbatasan anggaran daerah membuat DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Setiap usulan anggaran dinilai harus benar-benar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya terhadap pelayanan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurayin Sompie, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026. Selasa,27/07/26.
Sitti mengatakan, kondisi keuangan daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah melakukan pemetaan terhadap dinas-dinas yang membutuhkan dukungan anggaran. Menurutnya, OPD yang memiliki kebutuhan mendesak harus menjadi prioritas.
“Kami akan prioritaskan mana yang memang benar-benar dibutuhkan karena sekarang ini begitu banyak dinas yang membutuhkan, terutama yang sangat minim anggaran yang ada di Satpol PP, Kesbangpol juga di arsip.” ujarnnya.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan tersebut adalah sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar).
Sitti menilai kondisi armada Damkar saat ini sudah cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan solusi yang lebih konkret.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya terus-menerus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki kendaraan lama yang telah berulang kali mengalami kerusakan.
“Mereka itu sudah sangat-sangat memprihatinkan. Setiap ada anggaran hanya memperbaiki. Karena apa, anggaran yang kami juga tahun-tahun kemarin sudah memperjuangkan agar daripada kita memperbaiki mobil yang sudah berulang-ulang kali, kenapa tidak kita belikan saja yang baru agar anggaran itu benar-benar terfokus di satu mobil.” tuturnya.
Ia menilai pengadaan mobil Damkar baru justru dapat menjadi pilihan yang lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan terus membebani anggaran dengan biaya perbaikan kendaraan lama.
Terlebih, kendaraan Damkar memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
Srikandi Partai Gerindra Sitti juga menyoroti adanya usulan anggaran yang masih diarahkan untuk perbaikan dua unit kendaraan Damkar.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya memperbaiki kendaraan, tetapi memastikan armada tersebut benar-benar dapat beroperasi secara optimal ketika dibutuhkan.
“Ini tadi ada juga hanya anggaran yang hanya untuk memperbaiki dua mobil. Ketika memperbaiki dua mobil itu kapan untuk bisa beroperasi, terutama mereka kalau melaksanakan tugas kebakaran.” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD mendukung pembahasan KUA-PPAS dengan prinsip skala prioritas. Setiap anggaran harus diuji berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami pun itu bersikeras atau mendukung sangat mendukung dengan pembahasan KUA-PPAS ini, menekan ke APBD juga, mana yang lebih penting.” katanya.
Menurut Sitti, ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, tidak semua usulan harus dipaksakan untuk direalisasikan dalam waktu bersamaan. Program yang belum terlalu mendesak dapat ditunda agar anggaran bisa diarahkan kepada kebutuhan yang lebih prioritas.
“Yang lain tidak protes, mungkin itu dikeluarkan dulu atau jangan dulu kita berikan. Kita harus prioritas bagi dinas yang memang membutuhkan.” pungkasnya.
Sitti berharap pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 tidak hanya menjadi proses administratif penganggaran, tetapi mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai kebutuhan armada Damkar harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan pelayanan publik. Jangan sampai keterbatasan sarana dan kondisi kendaraan yang tidak optimal justru menghambat petugas ketika menjalankan tugas di lapangan.
Bagi DPRD, kata Sitti, efisiensi anggaran bukan berarti sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat dan mendukung pelayanan masyarakat.
Karena itu, pengadaan armada baru dinilai patut dipertimbangkan apabila biaya perbaikan kendaraan lama sudah berulang kali menyedot anggaran tanpa memberikan kepastian operasional.
Pembahasan KUA-PPAS pun diharapkan dapat menghasilkan komposisi anggaran yang lebih tepat sasaran, dengan mengutamakan kebutuhan mendesak, pelayanan dasar, serta keselamatan masyarakat Gorontalo.
