Tabayyun.co.id, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama para Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia serta Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia. Acara tersebut berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan itu dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antar pengurus sekaligus membahas strategi memperkuat ekonomi nasional hingga tingkat daerah.
Anindya, yang akrab disapa Anin, menilai bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk memperkuat komunikasi antara pengurus pusat dan daerah.
“Kita mengundang seluruh Ketua Umum Kadin Provinsi untuk hadir, untuk melihat bagaimana menggiatkan perekonomian sampai ke daerah,” ujar Anin.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada pergerakan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.
“Di dalam PDB (Produk Domestik Bruto), selain dari sisi belanja pemerintah yang mesti kita tanyakan sama-sama sudah sampai di mana, juga berlanjut kepada konsumsi domestik. Bagaimana keadaan perdagangan dan perekonomian di daerah, sampai kepada ekspor-impor,” kata Anin.
Selain membahas kondisi ekonomi, Anin juga memaparkan berbagai langkah diplomasi yang telah dilakukan Kadin di tingkat internasional, terutama yang berkaitan dengan peluang investasi.
“Terakhir ialah investasi. Kita ingin bagaimana bekerja sama supaya investasi benar-benar masuk, menambah lapangan kerja, dan menciptakan pengusaha baru,” ujar Anin.
Pada kesempatan itu, Kadin juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Program prioritas pemerintah ini perlu kita jaga dan kawal supaya sukses. Dengan begini teman-teman daerah bisa memberikan gambaran di lapangan dan membantu mendukung supaya benar-benar jalan,” jelas Anin.
Ia menegaskan program-program tersebut menggunakan dana APBN sehingga harus dipastikan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.
“Bukan saja sampai kepada yang membutuhkan, tapi juga turunannya terjadi. Sehingga dalam waktu singkat Kadin akan meluncurkan kajian MBGnomics,” kata Anin.
Melalui kajian tersebut, Kadin akan melihat potensi dampak program MBG terhadap masa depan generasi muda sekaligus peluang ekonomi baru di berbagai daerah.
“Bagaimana teman-teman daerah bisa menjadi pengusaha yang berhasil di bidang bahan baku, supply chain, ekosistem, dan lain-lain. Jadi itulah alasan kita juga bersilaturahmi hari ini,” tutur Anin.
Respons Kadin soal Tarif Impor Amerika Serikat
Dalam kesempatan yang sama, Anin juga menanggapi isu kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 15 persen. Ia menilai hubungan dagang Indonesia dengan AS masih sangat penting bagi perekonomian nasional.
“Kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat, perlu dicatat bahwa Amerika (Serikat) itu adalah mitra berdagang kita yang nomor dua terbesar. Jumlahnya sekitar 40 miliar dolar AS. Jadi sangat penting sekali, terutama untuk garmen, tekstil, alas kaki, sampai furniture dan elektronik,” ujar Anin.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 1.000 jenis produk Indonesia yang mendapatkan fasilitas tarif ekspor hingga 0 persen ketika masuk ke pasar AS. Produk tersebut mencakup komoditas seperti kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
“Tujuannya itu untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia bisa masuk ke Amerika (Serikat) dengan tarif sedang mungkin bahkan 0 persen,” jelas Anin.
Terkait putusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat mengenai kebijakan tarif, Anin menilai situasi tersebut tidak akan memperburuk posisi Indonesia dalam hubungan dagang kedua negara.
“Yang paling penting adalah kita melihat niat baik dari kedua negara sudah terbentuk. Dengan adanya keputusan itu, pihak Amerika (Serikat) tentu akan melakukan pekerjaan rumahnya untuk mengatur peraturan dalam negerinya. Tapi Indonesia saya rasa tidak akan lebih jelek daripada sebelumnya,” ujar Anin.
Ia juga optimistis perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat akan tetap berjalan positif. Apalagi beberapa komoditas impor dari AS seperti kedelai, kapas, dan gandum masih sangat dibutuhkan industri nasional.
“Yang penting dari kita adalah harganya terjangkau. Kalau harganya 0 persen, artinya buat konsumen kita tentunya lebih murah,” kata Anin.
Menurut Anin, perubahan kebijakan global seharusnya dimanfaatkan dunia usaha Indonesia untuk memperluas kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi peluang ekspor yang terbuka.
“Indonesia mesti siap-siap untuk memperluas kapasitas produksinya. Kalau sudah terbuka pasar baik di Amerika (Serikat), juga Eropa, Kanada, dan pada umumnya mereka bicara produk-produk yang sama, bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa menghasilkan ekspor dan devisa yang lebih,” tegas Anin.
Ia menambahkan, pelaku usaha nasional perlu mulai mengambil langkah ofensif dengan memperluas produksi, menarik investasi baru, dan menciptakan lapangan kerja.
“Bukan hanya defensif dari sisi bertahan, tapi kalau sudah dibuka jalan bagaimana bisa lebih ofensif dalam arti memperluas produksi. Tentunya itu berarti lapangan kerja dan investasi. Itu mesti dipikirkan baik-baik,” pungkas Anin.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus pusat Kadin Indonesia, antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri James Riady, WKUK Bidang Perekonomian Franky O. Widjaja, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKUK Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar, WKUK Bidang Sosial Nita Yudi, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta W. Kamdani, WKUK Bidang Hukum dan HAM serta Sarana/Prasarana Azis Syamsuddin, serta WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe.
Selain itu, sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi dari berbagai daerah juga hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Tengah, hingga Papua.
