TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo meminta kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan umum tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Pandangan itu dibacakan oleh Venny Rosdiana Anwar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan APBD harus disusun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan kepentingan masyarakat, terlebih kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memberikan porsi perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif dan sektor riil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai perlu mendapat dukungan yang lebih optimal.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya memastikan bantuan kepada petani dan nelayan diberikan secara tepat sasaran. Bantuan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu catatan yang mendapat perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah usulan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo.
Venny Rosdiana Anwar meminta pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan alokasi anggaran tersebut.
Kajian tersebut perlu mempertimbangkan urgensi, dasar penganggaran, kemampuan keuangan daerah serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Namun, pengelolaan anggaran olahraga harus dilakukan secara profesional, terukur, transparan dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar Perubahan APBD 2026 dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah diminta berani mengevaluasi target pendapatan yang dinilai tidak realistis serta mengoreksi pos belanja yang kurang efektif.
Di sisi pendapatan, berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal juga diminta untuk dioptimalkan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Prinsip value for money dinilai penting agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan manfaat dan dampak yang terukur.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada Triwulan II 2026 yang mencapai 6,20 persen.
Capaian tersebut disebut berada di atas rata-rata nasional sekaligus menjadi pertumbuhan tertinggi di kawasan Sulawesi.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran serta pemerataan ekonomi.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya menekan tingkat ketimpangan atau Gini Ratio agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
Dengan demikian, kebijakan perubahan APBD diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan inklusif.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan terus mendorong agar kebijakan anggaran daerah berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat sektor produktif, serta memastikan pengelolaan keuangan berlangsung efektif, transparan dan bertanggung jawab.
