TABAYYUN.CO.ID,GORONTALO UTARA – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, melanjutkan agenda reses masa persidangan hari ketiga di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (6/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat mengemuka, mulai dari persoalan lapangan kerja bagi sarjana, kebutuhan infrastruktur pertanian, hingga keterbatasan modal usaha bagi pelaku UMKM.
Menariknya, sebagian besar aspirasi pada reses kali ini disampaikan oleh kaum ibu. Mereka tidak hanya menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengungkapkan keprihatinan terhadap semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.
Ridwan Monoarfa menilai kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menciptakan kesempatan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja, khususnya generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Persoalan yang disampaikan masyarakat hari ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi semata-mata berbicara tentang infrastruktur. Lapangan kerja menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama bagi para sarjana yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan bekerja. Aspirasi ini tentu menjadi perhatian dan akan kami perjuangkan,” ujar Ridwan.
Selain persoalan ketenagakerjaan, sektor pertanian juga menjadi perhatian masyarakat. Warga mengusulkan pembangunan dua unit sumur pompa untuk mengairi sekitar 70 hektare lahan persawahan yang setiap musim kemarau mengalami kekeringan.
Menurut Ridwan, usulan tersebut sangat relevan mengingat perubahan iklim semakin memengaruhi produktivitas sektor pertanian. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengairan harus menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan benih atau pupuk. Infrastruktur air juga harus diperkuat agar produktivitas pertanian tetap terjaga meski menghadapi musim kemarau yang panjang,” katanya.
Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi, yakni terbatasnya akses terhadap permodalan. Padahal, banyak usaha masyarakat yang memiliki potensi berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.
Ridwan menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus dipandang sebagai investasi untuk memperkuat ekonomi masyarakat, bukan sekadar program bantuan jangka pendek.
“UMKM adalah penggerak ekonomi daerah. Yang mereka butuhkan bukan hanya semangat berusaha, tetapi juga akses modal agar usaha mereka bisa berkembang dan membuka peluang ekonomi baru,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Cisadane akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Meski demikian, Ridwan mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penentuan skala prioritas.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami kawal dan perjuangkan. Namun kita juga harus memahami bahwa kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan, sehingga setiap usulan akan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan manfaatnya bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
