TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO — Ketua Fraksi Partai NasDem, Rakhmatiyah Deu, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam pembahasan APBD Perubahan.
Persoalan tersebut mencakup pemenuhan hak PPPK paruh waktu, pengelolaan sampah, hingga keberadaan 3.025 anak tidak sekolah di Bone Bolango.
Rakhmatiyah menegaskan, keringat pekerja tidak boleh dibalas dengan penundaan pemenuhan hak.
Penganggaran gaji, honor, dan insentif PPPK paruh waktu yang belum terakomodasi secara memadai dalam APBD induk harus menjadi perhatian serius dalam APBD Perubahan.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berani menata kembali prioritas belanja dengan mendahulukan kewajiban pemerintah kepada mereka yang telah bekerja, tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
“Jangan meminta rakyat bekerja dengan penuh tanggung jawab, sementara pemerintah menunaikan hak mereka dengan setengah hati,” tegas Rakhmatiyah.
Selain hak pekerja, Rakhmatiyah turut menyoroti persoalan persampahan yang dinilai tidak bisa terus diselesaikan dengan pola reaktif.
Menurutnya, pola sampah menumpuk, kemudian diangkut, lalu kembali menumpuk menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh.
Dengan cakupan layanan persampahan yang baru sekitar 48,52 persen, pemerintah dinilai harus memiliki road map yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Peta jalan tersebut mencakup pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan melalui TPS3R hingga penanganan di TPA.
“Rakyat tidak membutuhkan lebih banyak janji dan kajian tentang sampah; rakyat membutuhkan sistem yang bekerja dan lingkungan yang bersih,” ujar Rakhmatiyah.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah keberadaan 3.025 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bone Bolango.
Rakhmatiyah menilai angka tersebut tidak boleh sekadar menjadi bagian dari laporan pemerintah. Di balik angka itu terdapat ribuan anak yang membutuhkan keberpihakan dan intervensi nyata agar kembali memperoleh akses pendidikan.
Pemerintah, kata dia, harus bergerak dari sekadar melakukan pendataan menuju upaya memastikan setiap anak memiliki jalan kembali kepada pendidikan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui sekolah formal, pendidikan kesetaraan maupun intervensi sosial sesuai dengan persoalan yang menyebabkan anak tersebut tidak bersekolah.
“Kita tidak bisa terus berbicara tentang Generasi Emas 2045 jika hari ini masih ada ribuan anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” tegas Rakhmatiyah.
Ia menekankan, APBD harus menjadi instrumen yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Bagi Fraksi NasDem, APBD harus menjadi bukti keberpihakan: hak pekerja dipenuhi, lingkungan dibenahi, dan masa depan anak diselamatkan.”
