Tabayyun.co.id, GORONTALO — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendampingi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam kegiatan peninjauan lapangan dan dialog bersama petani sawit di Kabupaten Gorontalo, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini diawali dengan pertemuan antara KPK dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kantor Inspektorat, sebelum rombongan melanjutkan kunjungan langsung ke lahan perkebunan sawit di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan kehadiran pihaknya merupakan bentuk dukungan terhadap langkah KPK dalam memastikan tata kelola perkebunan sawit di daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik kehadiran KPK yang turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ini penting agar persoalan tata kelola sawit, khususnya yang terkait dengan kebun plasma, bisa mendapatkan solusi yang adil bagi petani,” ujar Umar Karim.
Umar menjelaskan, banyak keluhan dari masyarakat terkait ketidakjelasan pengelolaan kebun plasma, ketimpangan hasil, hingga dugaan kriminalisasi terhadap petani sawit.
“Kami mendengar langsung aspirasi para petani sawit, dan ini menjadi perhatian serius kami di DPRD. Kami berharap langkah KPK bisa membantu mempercepat penyelesaian masalah ini secara menyeluruh,” tambahnya.
Usai melakukan peninjauan, rombongan KPK bersama perwakilan DPRD dan Pemerintah Daerah menggelar dialog bersama kelompok petani plasma di Balai Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala.
Dalam sesi tersebut, petani dari Kabupaten Gorontalo dan Boalemo menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, termasuk pembagian hasil yang tidak transparan serta pengelolaan kebun plasma yang dinilai belum berpihak kepada petani.
KPK menegaskan komitmennya untuk membantu memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Gorontalo agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Umar Karim pun berharap hasil dari kunjungan ini bisa ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh petani sawit di Gorontalo,” tutup Umar.
