Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa Sebut, Desa Fondasi Ketahanan Sosial Bangsa

Tabayyun.co.id, GORONTALO – Peringatan Hari Lembaga Sosial Desa (LSD) yang jatuh pada 5 Mei 2026 dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat posisi desa dalam pembangunan nasional.

Desa dinilai bukan hanya pelengkap kebijakan, tetapi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai lembaga sosial desa memiliki peran besar dalam menjaga semangat gotong royong dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput.

Baca Juga :  Ridwan Monoarfa Yakin Presiden Prabowo Akan Tetapkan H.B. Jassin Sebagai Pahlawan Nasional 2025

Menurutnya, berbagai persoalan mendasar masyarakat seperti pangan, pendidikan anak, kesehatan, hingga masa depan generasi muda banyak ditentukan dari proses sosial yang berlangsung di desa.

Ia menyebut, selama ini desa sering kali hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Padahal, masyarakat desa memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga sehari-hari.

Momentum Hari Lembaga Sosial Desa, kata Ridwan, harus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak akan berjalan kuat tanpa keterlibatan masyarakat desa secara aktif.

Baca Juga :  Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Sambut Wamenhan RI, Dorong Penguatan Nilai Bela Negara

“Jika desa kuat, negara tidak perlu berpura-pura kokoh. Karena sesungguhnya kekuatan bangsa lahir dari masyarakat yang merasa diperhatikan, dilibatkan, dan diperjuangkan,” ujar Ridwan Monoarfa.

Ia menegaskan lembaga sosial desa perlu diberi ruang lebih besar untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan pembangunan, bukan hanya sebatas pelengkap administrasi pemerintahan.

Baca Juga :  Evaluasi Kerja Sama Media, DPRD Provinsi Gorontalo Tekankan Akurasi dan Etika Jurnalistik

Ridwan juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga keberpihakan terhadap masyarakat desa melalui kebijakan yang nyata dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

“Sudah saatnya desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Kita harus hadir dengan keberanian politik yang benar-benar membela masyarakat desa, mereka yang selama ini sering disebut, tetapi belum sepenuhnya diperjuangkan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *