TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Forum Media Parlemen sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi antara insan pers dan lembaga legislatif.
Dukungan tersebut disampaikan dalam dialog bersama wartawan yang berlangsung usai kegiatan silaturahmi DPRD Provinsi Gorontalo dengan insan media. Senin,20/07/26.
Forum itu diharapkan menjadi ruang komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat kemitraan antara DPRD dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan lembaga legislatif tidak pernah menutup diri terhadap kritik yang disampaikan media.
Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial selama didasarkan pada fakta dan kebenaran.
“DPRD tidak anti kritik, silakan dikritisi. Yang penting berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran yang ada. Oleh karenanya, tadi terungkap yang selama ini buntu antara wartawan dan anggota DPR itu tidak terkomunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi antara anggota DPRD dan wartawan perlu dibangun secara rutin agar berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam penyampaian informasi dapat diselesaikan melalui dialog.
Karena itu, DPRD berencana menggelar pertemuan informal seperti coffee morning atau diskusi bersama secara berkala, minimal sekali dalam tiga bulan.
“Mulai malam ini coba kita atur tiap tiga bulan sekali kita adakan coffee morning, biasa kopi sore hari dan seterusnya. Ini untuk apa? Agar informasi-informasi yang tersumbat bisa terselesaikan dan terkomunikasikan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Forum Media Parlemen.
Keberadaan forum tersebut dinilai dapat menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih terarah, profesional, dan tetap menjunjung tinggi independensi pers.
Dalam dialog tersebut, pembentukan forum juga dipandang penting untuk membangun kesepahaman mengenai etika, tata tertib, serta pola komunikasi antara DPRD dan insan media.
Ketua DPRD Thomas juga menegaskan forum tersebut harus dibangun secara independen tanpa campur tangan pihak mana pun, termasuk dari anggota DPRD sendiri.
“Kalau wartawan menyarankan ada forum itu, saya kira agar kita juga terarah bagaimana kita menulis, bagaimana kita mengkritisi, bagaimana kita menjawab aspirasi daripada masyarakat.
Semua diatur secara kelembagaan dan tidak dicampuradukkan oleh kekuatan lain dari luar,” tegasnya.
Ia menambahkan seluruh mekanisme organisasi dan keputusan dalam Forum Media Parlemen harus ditentukan sepenuhnya oleh insan pers sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi media.
“Semua diatur oleh wartawan itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh karena ada anggota DPR yang mengarahkan seperti ini atau seperti itu. Silakan diputuskan sendiri oleh wartawan itu,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan siap memfasilitasi proses pembentukan Forum Media Parlemen hingga dapat berdiri secara mandiri dan menjalankan perannya sebagai mitra strategis DPRD dalam penyebarluasan informasi publik.
“Saya sependapat, saya setuju, dan saya akan memfasilitasi itu hingga berdiri dengan gagah untuk menertibkan anggota-anggotanya,” pungkasnya.
Melalui pembentukan Forum Media Parlemen, DPRD Provinsi Gorontalo berharap komunikasi antara lembaga legislatif dan insan pers semakin terbuka sehingga penyampaian informasi publik, kritik, serta aspirasi masyarakat dapat berjalan secara profesional, objektif, dan konstruktif.
