TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gorontalo, dinamika internal organisasi justru semakin memanas.
Agenda pemilihan ketua baru untuk menggantikan kepemimpinan Muhalim Litty, kini dibayangi polemik terkait legalitas peserta hingga penentuan hak suara dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Perdebatan mulai mencuat setelah muncul pertanyaan di tengah publik,mengenai pihak-pihak yang berhak hadir sekaligus memiliki hak memilih atau voter dalam pemilihan Ketua Kadin Gorontalo periode berikutnya.
Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa unsur KSB atau Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kadin Kabupaten/Kota menjadi pihak yang nantinya akan menentukan arah pemilihan dalam Musprov.
Namun situasi organisasi disebut tengah tidak stabil. Kondisi internal Kadin Gorontalo dinilai sedang mengalami ketegangan serius di tengah dinamika kepengurusan yang berlangsung.
Bahkan, sejumlah pihak menilai pelaksanaan Musprov pada 29-30 Mei 2026 berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tahapan Musyawarah Kabupaten/Kota (Mukab/Mukot) belum lebih dulu dilaksanakan.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula informasi mengenai langkah Kadin Provinsi Gorontalo yang disebut telah mengambil alih kepengurusan di tingkat kabupaten/kota melalui penunjukan caretaker.
Nama-nama ketua karateker dikabarkan sudah ditetapkan, meski kebijakan itu menuai penolakan dari sejumlah pengurus daerah yang merasa keberatan atas langkah pembekuan kepengurusan sebelumnya.
Ketua Forum Komunikasi Kadin Provinsi Gorontalo, Paris Djali, S.H bersama jajaran pengurus lainnya bahkan telah melayangkan gugatan resmi ke Kadin Indonesia.
Mereka meminta agar persoalan organisasi di daerah segera mendapat perhatian serius dari pengurus pusat.
“Gugatan kami sudah diterima Kadin Indonesia dengan nomor surat 02/FK-KADIN/GTLO/IV/2026 tertanggal 15 April 2026. Saat ini sedang dibahas oleh bidang hukum dan OKK di Kadin Indonesia,” ujar Paris.
Paris menilai pelaksanaan Musprov tidak akan berjalan maksimal apabila mekanisme penetapan hak suara belum memiliki kepastian yang jelas dan disepakati seluruh pihak.
“Muprov tidak akan berjalan jika hak suara belum ditetapkan. Ini menyangkut legitimasi organisasi,” tegasnya.
Forum Komunikasi Kadin Provinsi Gorontalo juga mendesak kepengurusan di bawah Ketua Umum Muhalim Lity segera mengambil langkah untuk meredam konflik yang berkembang.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah pencabutan surat keputusan pembekuan terhadap sejumlah kepengurusan Kadin Kabupaten.
” Saya meminta Kadin Provinsi Gorontalo agar segera cabut SK pembekuan, dan memperpanjang SK kepengurusan empat Kadin Kabupaten,” jelasnya
Hingga saat ini, Kadin Indonesia belum mengeluarkan keputusan resmi terkait konflik internal yang terjadi di Gorontalo.
Meski demikian, panitia pelaksana Musprov tetap melanjutkan persiapan agenda organisasi tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pendaftaran bakal calon Ketua Umum Kadin Gorontalo dijadwalkan mulai dibuka pada 21 Mei 2026.
Kepastian jadwal tersebut diputuskan dalam rapat finalisasi panitia yang digelar di Sekretariat Kadin Provinsi Gorontalo pada Senin, 11 Mei 2026.
Ketua Organizing Committee (OC) Musprov, Sulyanto Pateda, memastikan seluruh tahapan persiapan kegiatan telah berjalan dan tinggal menunggu proses teknis lanjutan dari Kadin Pusat Indonesia.
“Sesuai hasil rapat finaliasi kesiapan pelaksanaan Muprov Kadin Gorontalo siap digelar pada 29-30 Mei 2026,” ungkap Ketua OC Sulyanto Pateda kepada media.
Selain membahas tahapan administrasi peserta, rapat panitia juga mematangkan kesiapan teknis lain mulai dari undangan, akomodasi hingga lokasi pelaksanaan acara yang dipastikan berlangsung di Hotel Fox Gorontalo.
