TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai potensi meningkatnya gejolak politik dan sosial dalam waktu dekat.
Peringatan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang menghadapi berbagai tekanan. Menurut Noel, terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang disebut telah membangun komunikasi dan konsolidasi untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang.
Ia menilai pergerakan tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga kalangan buruh serta sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya. Konsolidasi yang berlangsung disebut telah mencapai tahap matang dan hanya menunggu momentum tertentu untuk bergerak secara lebih luas.
Noel memperkirakan dinamika politik yang lebih besar berpotensi terjadi dalam rentang Juni hingga Juli 2026. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada munculnya faktor pemicu yang dapat mendorong mobilisasi massa.
Di sisi lain, pengamat sosial dan politik Zuly Qodir menilai tekanan ekonomi yang terus berlangsung dapat menjadi faktor penting yang memengaruhi stabilitas sosial. Menurutnya, kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan situasi yang pernah terjadi menjelang Reformasi 1998.
Zuly menyebut masyarakat saat ini cenderung menahan diri untuk tidak menunjukkan respons secara terbuka. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran terhadap tindakan represif yang mungkin muncul saat terjadi aksi protes di ruang publik.
Sejumlah indikator ekonomi juga menjadi perhatian berbagai pihak. Pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai dapat menjadi sinyal meningkatnya ketidakpuasan publik.
Selain faktor ekonomi, pola pengamanan yang dianggap berlebihan juga disebut berpotensi memperbesar ketegangan sosial. Sejumlah pengamat menilai respons aparat yang tidak proporsional terhadap aksi masyarakat dapat memicu akumulasi kekecewaan yang lebih luas.
Istilah “98 Jilid II” belakangan digunakan untuk menggambarkan kemungkinan munculnya gelombang aksi besar yang menyerupai dinamika Reformasi 1998. Narasi tersebut merujuk pada potensi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menuntut perubahan politik maupun kebijakan pemerintah.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana maupun partai-partai pendukung pemerintah terkait pernyataan yang disampaikan Noel tersebut.
